Mewujudkan Perencanaan Yang Optimal

Dinas PUPR Provinsi Lampung. - Selasa, 30 Juli 2019 kepala Dinas PUPR memberikan arahan kepada seluruh jajaran PPK dan PPTK yang berada di lingkup Dinas PUPR Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Mulyadi Irsan selaku Kepala Dinas PUPR mengatakan bahwa
"Niat yang tulus untuk pembenahan ini perlu energi besar untuk berubah kearah yang lebih baik. Mau seperti apa kedepan perencanaan nanti melihat kondisi lapangan 99 ruas kurang lebih 1.700 km ada didepan mata, dan harus dijaga agar bisa melayani masyarakat lampung dengan baik.

"Mulyadi Irsan mengatakan bahwa : "melihat kondisi kemarin yang ada diwaykanan tulang bawang katagori kondisi jalan tersebut bukan lagi baik sedang rusak ringan rusak berat, melainkan diberinama baru yaitu luluh lantah yang berada dibeberapa titik "guyon Mulyadi. Nah supaya tidak luluh lantah ini artinya harus maintenance dengan bagus, tugas kita hanya menjaganya. Pola seperti apa penganggarannya, dan harus terdifusi ke semua wilayah yang tidak bagus, tidak ada yang menyimpang, tidak ada barat tengah timur semua harus dilayani, artinya prioritas mana yang lebih penting untuk dibangun yang lain dipelihara  melihat dari anggaran yang terbatas jadi harus Smart dan harus tepat perencanaanya.

Selain itu Mulyadi mengatakan bahwa Gubernur mempunyai mimpi dan berharap PUPR memberikan kontribusi dalam pembangunan, sebab masyarakat diluar sana menunggu pembenahan yang baik." tutur Mulyadi".

Selain dari hal tersebut diatas, "Danil" perwakilan POKJA juga turut hadir untuk mensosialisasikan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh PPK. Program pembenahan yang berkaitan pengadaan barang/jasa terutama administratif.

Dasar sosialisasi tersebut menganut di tiga peraturan antara lain :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 Tentang pedoman pelaksana pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
3. Peraturan Menteri PUPR nomor 07/prt/m/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. (*)