Pemprov : Kami Dukung Pembangunan Fly Over Asal Sesuai Mekanisme

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung langsung merespon terkait pemberitaan dan juga Aksi masa yang menolak pemberhentian pembangunan Flyover di Persimpangan Jalan Mall Boemi Kedaton (MBK).

Melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Ahmad Chrisna Putera jelaskan sudah melakukan rapat dengan Kepala Dinas Kadis Perhubungan, Kadis PUPR dan pihak-pihak SNPT yang di pimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung.

Menurut Achmad Chrisna Putera Pemerintah Provinsi Lampung secara tegas tidak pernah tergabung Pembangunan Kota Bandar Lampung sepanjang mekanisme perizinan dilengkapi.

"Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah menghalangi pembangunan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi engga punya kewenangan di jalan itu karena itu jalan nasional dan Pak Gubernur engga pernah berlaku sepanjang mekanisme perizinan di jalan karena pak gubernur itu adalah wakil dari pemerintah pusat," kata Achmad Crisna Putra. Ke media terbangun di Persroom, Senin, 31 Juli 2017.

Bahkan lanjut Achamad Chrisna Putera, Pemerintah pusat belum mengeluarkan izin terkait pembangunan Terbang di atas yang berada dijalan nasional tersebut sehingga melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah melayangkan surat secara resmi mewakili Pemerintah Pusat.

Dengan Nomor surat: HK.05.02_Mn / 656 tanggal 27 juli 2017 dalam surat pemerintah pusat kosong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan dokumen Kriteria Kesiapan (Studi kelayakan, detail, desain engeneerinh / DED) Amdal / UKL- UPL dan Andalalin untuk dikaji Direktorat jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.yang mengenai lokasi pembangunan yang berada di Jalan Nasional yang menjadi kewenangan kementerian pusat.

Dalam surat tersebut Kementerian PUPR menyampaikan agar pembangunan Fly over MBK agar tahan sampai Kesiapan Crieria terpenuhi dan izin pelaksanaan diaset jalan nasional kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

"Pemprov ini kan wakil pemerintah pusat didaerah yang juga melaksanakn fungsi pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan didaerah," pungkasnya. (BA)