Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 35.288,35 km2 termasuk 160 pulau dan secara geografis terletak di 103° 40‘ - 105° 50’ Bujur Timur dan antara 6° 45’ - 3° 45’ Lintang Selatan. Dengan ibukota Bandar Lampung. Provinsi Lampung terbagi dalam 15 kabupaten/kota, serta jumlah penduduk 7.608.405 jiwa (data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010). Dengan posisi strategis di ujung tenggara pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan pulau Jawa, wilayah Lampung tumbuh menjadi provinsi yang penduduknya terpadat di luar pulau Jawa dan Bali, dan menjadi daerah terbuka dan sekaligus merupakan daerah penyangga bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pulau Jawa (Provinsi Banten) dan Pulau Sumatera (Provinsi Lampung) dipisahkan oleh Selat Sunda yang mempunyai keunggulan ekonomi (economic advantage) karena merupakan jalur laut perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, sekaligus merupakan jalur alternatif Selat Malaka. Posisi strategis Provinsi Lampung ini diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang pada saat ini sudah cukup memadai.


          Prasarana 
jalan dan jembatan pada hakikatnya mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan bidang ekonomi, perkembangan antar daerah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan dan pengembangan sosial budaya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pentingnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) tercermin pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Ironisnya, jumlah panjang jalan dan jembatan yang harus ditangani tidak seimbang dengan jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Akibatnya kondisi jalan dan jembatan yang ada terancam mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu diperlukan suatu rencana strategis untuk mengatasi hal ini, sehingga anggaran yang jumlahnya terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan pada akhirnya kondisi jalan dan jembatan dapat dipertahankan tetap mantap sepanjang tahun.


        Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tugas dekosentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 Pada tahun 2007 Dinas Pengairan, Dinas Pemukiman dan Dinas Bina Marga bergabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung, Kemudian pada tahun 2009 Bidang Pengairan dan Pemukiman bergabung Menjadi Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, sedangkan Bidang Bina Marga menjadi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2016 Bidang Penataan Ruang Dinas  Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung bergabung dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

 

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung dan secara Struktural bertanggungjawab kepada Gubernur, secara yuridis formal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dibentuk melalui restrukturisasi Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017  Tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.