Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, berubah dari nomenklatur sebelumnya yakni Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Sementara kedudukan, tugas dan fungsi  organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi Lampung.

 

Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi (desentralisasi) di bidang kebinamargaan yang menjadi kewenangannya, serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

a.    Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman;

b.    Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota;

c.     Peningkatan prasarana/sarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan jalan beserta simpul-simpul serta jalan bebas hambatan;

d.    Perizinan pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota;

e.    Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;

f.      Pengelolaan katatausahaan; dan

g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.