Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam strategis pembangunan daerah, berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan, serta kaidah pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Lampung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintahan Daerah pada tahun 2019-2024 yang hendak dicapai.


“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”


Makna yang terkandung dalam visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1) Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2) Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3) Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4) Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

5) Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Lampung 2019 - 2024, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung adalah pada misi ke empat yaitu :


“Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah”


Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015—2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai

2. Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik

3. Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel

4. Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Misi Gubernur Lampung yang keempat yaitu Mengembangkan Infrastruktur GunaMeningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah, sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, maka Gubernur berkomitmen untuk melaksanakan pokok-pokok program prioritas yang berkaitan dengan tugas Dinas PUPR Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturtransportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata

2. Mengembangakan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional.

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Lampung 2019-2024, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung pada periode 2019-2024, yakni Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah menuju masyarakat Lampung Berjaya, tentunya juga dilandasi oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan kepada masyarakat.